Yang mendasari lahirnya Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Laporan Kepala Desa.

Secara definisi, Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sebagai penyelenggara pemerintahan desa, Kepala Desa wajib membuat laporan Kepala Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tersebut, yang masuk dalam ruang lingkup peraturan ini meliputi :

1. (LPPD) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
2. (LPPD) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
3. (LKPD) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan.
4. (IPPD) Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Sebagaimana Pasal 3 Ayat (1) Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa bahwa "Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran".

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Desa Cigaronggong, sebagai wujud dari prinsip tranparansi, partisipasi dan akuntabilitas, sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik kami sajikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah (IPPD) Desa Cigaronggong Tahun Anggaran 2024 sebagaimana amanat dari Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa Pasal 10 ayat (1) "Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat" ayat (2) "Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat Desa. ayat (3) "Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat"  ayat (4) "Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya" 

Maka dari itu, untuk memenuhi amanat dari permendagri Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa tersebut, berikut kami sampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran 2024.